Yang harus dilakukan jika terjadi defisit nilai impor lebih besar daripada ekspor dalam neraca transaksi berjalan

Apa yang harus dilakukan jika terjadi defisit nilai impor lebih besar daripada ekspor dalam neraca transaksi berjalan ?

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

Neraca transaksi berjalan yang selama ini menjadi salah satu pemicu gejolak ekonomi, Pemerintah diharapkan bisa mengatasinya dengan bauran-bauran kebijakan pemerintah yakni seperti menerapkan kebijakan ekspor dan impor yang seimbang. Rezkiana Nisaputra

Pemerintah diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan terkait dengan perdagangan internasional yang berorientasi pada keseimbangan nilai ekspor dan impor. Hal tersebut dilakukan karena selama ini kegiatan impor lebih besar bila dibandingkan dengan kegiatan ekspor.

Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Umar Juoro mengatakan, dengan adanya kebijakan tersebut, yakni untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan yang selama ini menjadi pemicu pelemahan berbagai indukator perekonomian domestik.

“Pemenuhan kebutuhan domestik seharusnya bisa sejalan dengan ekspor. Jadi, kebijakan impor dan ekspor harus seimbang,” ujar Umar, belum lama ini di Jakarta.

Guna menjaga stabilitas neraca perdagangan, lanjutnya, pemerintah harus mulai menerapkan kebijakan ekspor dan impor yang seimbang. Sehingga, apabila ada kenaikan angka pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tidak meningkatkan defisit neraca transaksi berjalan.

“Sekarang ini, tidak ada kebijakan yang berupaya menyeimbangkan nilai ekspor dan impor. Yang terjadi itu malah pemberlakuan kebijakan yang semakin memperbesar impor kita,” tukasnya.

Umar menuturkan, pelemahan Rupiah yang terjadi belakangan ini karena besarnya defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh tingginya impor minyak. “Pelemahan Rupiah saat ini lantaran current account deficit. Ini karena demand terhadap dolar AS kita tinggi,” papar Umar.

Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013 lalu, merupakan langkah yang baik. Akan tetapi dalam kenyataannya, impor minyak masih tinggi dan permintaan tidak berkurang. “Ini harus ada ketegasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan menekan impor. Atau, lebih baik seluruh mobil pribadi pakai BBM nonsubsidi,” ucapnya.

Kebijakan fiskal yang selama ini diberlakukan pemerintah dinilai tidak akan mampu meredam defisit transaksi berjalan secara signifikan. Sementara itu, kebijakan moneter yang berupaya menstimulasi kebijakan fiskal juga tidak mungkin untuk mengerem laju defisit transaksi berjalan lebih dalam lagi.

Hal berikut diutarakan oleh Pengamat Ekonomi dari lembaga tangki pemikir, EC-Think Indonesia Aviliani. Menurutnya, untuk menekan terjadinya defisit transaksi berjalan diperlukan kebijakan jangka pendek dari pemerintah. Ia khawatir terjadi krisis jika dalam kurun waktu empat bulan tak ada kebijakan jangka pendek untuk menangani defisit transaksi berjalan.

“Apabila current account deficit tetap besar tanpa ada kebijakan jangka pendek, maka empat bulan ke depan kita akan memasuki krisis,” kata Aviliani di Jakarta, Senin (2/12).

Salah satu kebijakan jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengimplementasikan kebijakan pengurangan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi hingga 50 persen. Menurut Aviliani, kebijakan ini akan efektif dalam menanggulangi membengkaknya defisit transaksi berjalan.

Bukan hanya itu, untuk menekan defisit transaksi berjalan diperlukan sikap tegas dari pemerintah terkait pengembangan energi baru terbarukan, seperti biodiesel. Menurut Aviliani, pengembangan energi baru terbarukan tersebut masih dimungkinkan dalam sisa waktu empat bulan ke depan.

Salah satu sumber utama terjadinya defisit transaksi berjalan selama ini adalah besarnya impor minyak. Ia berharap persoalan ini segera diatasi oleh pemerintah. “Current account deficit merupakan persoalan utama yang menyebabkan buruknya perekonomian kita, termasuk juga pelemahan rupiah,” katanya.

Hal senada diutarakan oleh Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Destry Damayanti. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga lantaran dampak dari terjadinya current account deficit. Bahkan, pelemahan ini sempat menembus ke level Rp12 ribu per dolar AS.

Ia mengatakan, penyelesaian masalah defisit transaksi berjalan bukan hanya dari kebijakan moneter semata. Perlu ada kebijakan lain selain kebijakan moneter dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan serta mengembalikan rupiah pada level yang aman sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurutnya, perlu kebijakan lain lantaran masalah defisit transaksi berjalan sudah masuk persoalan struktural.

“Kebijakan moneter saja tidak cukup. Kalau dulu ada defisit, BI Rate naik, lalu cepat normal. Kalau sekarang tidak hanya kebijakan moneter, tapi juga harus ada kebijakan sektor riil,” ujar Destry.

Kepala Ekonom CIMB Niaga Winang Budoyo mengatakan, membaiknya perekonomian global, terutama AS, Eropa dan Jepang merupakan potensi bagi perkembangan ekspor Indonesia. Hal ini dikarenakan ketiga wilayah tersebut merupakan negara mitra ekspor budaya Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus lebih memperkuat ekspor di bidang manufaktur.

“Karena pembelinya sudah mulai ada lagi. Sejak 2008 tiarap, sekarang sudah mulai bangun,” ujar Winang.

Atas dasar itu, lanjut Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Umar Juoro, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang menyeimbangkan antara nilai ekspor dan impor. Menurutnya, keseimbangan ini bisa menekan defisit neraca transaksi berjalan.

“Ujung-ujungnya identitas itu, ekspor harus seimbang dengan impornya,” katanya.

Menurutnya, salah satu faktor pelemahan rupah akibat besarnya defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh tingginya impor minyak. Meski begitu, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu dinilai Umar sebagai langkah yang baik.

Sayangnya, kata Umar, yang terjadi impor minyak masih tinggi dan permintaan terhadap BBM tak berkurang. “Jadi, harus ada ketegasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan menekan impor. Atau, lebih baik seluruh mobil pribadi pakai BBM nonsubsidi,” pungkasnya.